Sistem perekonomian
tiap Negara di Indonesia berbeda, berikut adalah macam-macam sistem
perekonomian di Indonesia:
1. Sistem Ekonomi Tradisional
Merupakan sistem
ekonomi yang masih terikat dengan adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya
setempat.
2. Sistem Ekonomi Kapitalis
Merupakan sistem
ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan
usaha sesuai keinginan dan keahliannya. Contoh Negara yang menganut sistem
ekonomi ini adalah Amerika Serikat dan Eropa.
3. Sistem Ekonomi Sosialis
Merupakan sistem
ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi
oleh pemerintah secara terpusat. Contoh
negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Kuba, Korea, Eropa Timur dan
RRC.
4. Sistem Ekonomi Campuran
Merupakan gabungan dari
sistem perekonomian liberal dan sosialis. Contoh Negara: Afrika, Amerika Latin
dan Asia.
Sejarah Perkembangan
- 1950-1959: Sistem Ekonomi Liberal (Masa
Demokrasi Liberal)
- 1959-1966: Sistem Ekonomi Etatisme (Masa
demokrasi Terpimpin)
- 1966-1998: Sistem Ekonomi Pancasila
(Demokrasi Ekonomi)
- 1998 s/d sekarang: Sistem Ekonomi Pancasila
(Demokrasi Ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.
Sistem Ekonomi
Indonesia merupakan sistem ekonomi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan
untuk rakyat.
Analisa Sejarah
Perekonomian Indonesia
Indonesia terletak di
posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia,
sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah
satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia,
melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui
Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke
laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia
dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia
dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).
Perdagangan di masa
kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme
politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Kejayaan
suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya
pelabuhan.Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di
Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber
dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang
cenderung lebih dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara
keseluruhan, pertanian dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan
perekonomian Indonesia, bahkan hingga saat ini. Seusai masa kerajaan-kerajaan
Islam, pembabakan perjalanan perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat
masa, yaitu:
1. Sebelum Kemerdekaan
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam
beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu
Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang
mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang
kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem
yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian
Indonesia, maka perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode,
berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia
Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
Vereenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis
benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang
untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang
antara lain meliputi :
a.Hak mencetak uang
b.Hak mengangkat dan
memberhentikan pegawai
c.Hak menyatakan perang
dan damai
Hak-hak itu seakan
melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Sejak tahun 1620,
VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa,
yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang
dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. Peraturan-peraturan
yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil
bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung
monopoli itu.VOC juga menerapkan
Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk
Priangan. Namun, berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Perancis yang
melarang ekspor logam mulia, Belanda justru mengekspor perak ke Hindia Belanda
untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa
yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan,ekspor perak itu tetap perlu
dilakukan dan digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam
neraca pembayaran sampai tahun 1870-an. Pada tahun 1795, VOC bubar karena
dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu
nampak pada defisitnya kas VOC. Maka,VOC digantikan oleh republik Bataaf.
Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Sebelum
republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia
Belanda.
Pendudukan Inggris
(1811-1816)
Inggris berusaha
merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh
Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di
India.
Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem
tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch.
Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di
pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain
kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa
sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan
bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor).
Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan
penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Segi positifnya adalah, mereka mulai
mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor dan masuknya ekonomi uang
di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka.
Sistem Ekonomi Pintu
Terbuka (Liberal)
Pemerintah Hindia
Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dengan membuat peraturan-peraturan
agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak
swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan
yang tidak boleh. Namun pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama
bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.
Pendudukan Jepang
(1942-1945)
Pemerintah militer
Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung
gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi
perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan
rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan.
Perkembangan
Sistem Ekonomi Indonesia pada jaman ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan
(1945-1950)
Keadaan ekonomi
keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu,
untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku
yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata
uang pendudukan Jepang. Pada 6 Maret 1946, Panglima AFNEI mengumumkan
berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Oktober 1946,
pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik
Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya
jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi
oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar
negri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Masa Demokrasi Liberal
(1950-1957)
Sistem ini hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Masa Demokrasi
Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari
dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segala-galanya diatur oleh pemerintah). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang
diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang.
b)Pembentukan Deklarasi
Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian
Indonesia.
c)Devaluasi yang
dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.
Kegagalan-kegagalan
dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak
menghemat pengeluaran-pengeluarannya
Perkembangan
Sistem Ekonomi Indonesia pada jaman ORDE BARU (1966-1998)
Pada awal orde baru,
stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Pada tahun 1984 Indonesia
berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator
kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka
kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga
berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB
dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya
adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok
dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Akibatnya,
ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia
merasakan dampak yang paling buruk.
Perkembangan
Sistem Ekonomi Indonesia pada jaman ORDE REFORMASI (1999-2002)
Pemerintahan presiden
BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang
cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk
mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman
Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara
dari keterpurukan. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Perkembangan
Sistem Ekonomi Indonesia pada Kabinet Gotong Royong (2002-2004)
Masa kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang
mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi
antara lain :
a)Meminta penundaan
pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi
BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis
dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan
politik dan mengurangi beban negara. Kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga
direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Perkembangan
Sistem Ekonomi Indonesia Indonesia Bersatu jilid 1 dan 2 (2004-2014)
Masa Kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial
pertama presiden Yudhoyono adalah menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar
belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke
subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menimbulkan kebijakan
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ketangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan
berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan
perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki
iklim investasi. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk
menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang
selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor
asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika
semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja
juga akan bertambah.
Perkembangan
Perekonomian Indonesia saat ini.
Perkembangan perekonomian
di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Ini
terlihat dari beberapa indikator. Antara lain neraca pembayaran, nilai tukar,
tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal.
